PeraturanDaerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Soppeng. a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah BagianKetiga Pemerintahan Daerah Beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di Oleh : Estomihi FP Simatupang, SH.,MH. Kumpulan Materi Teori Hukum. Oleh : Estomihi FP 7 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa : "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan PerundangUndangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan NaskahAkademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo ( Tugas LEGAL DRAFTING ) November 04, 2020 NASKAH AKADEMIK. RANCANGAN PERATURAN DAERAH. KABUPATEN KARO. TENTANG. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DANA BANTUAN COVID 19 . Oleh : Rormando Hutabarat (170600045) Novia Sri Dewi Br Ginting (170600084) Dosen Pengampu : Janus Sidabalok S.H, M.Hum PeraturanDaerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xấu. Jakarta - Peraturan Daerah masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011. Peraturan daerah berada di hierarki terakhir di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan buku Ilmu Perundang-undangan oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah menurut Jimmly Asshiddiqie, Peraturan Daerah Perda adalah bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Perda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 dan 4. Peraturan Daerah Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah. Adapun penyusunan peraturan daerah memiliki prinsip dasar yaituTransparansiPartisipasiKoordinasi dan keterpaduanTujuan dan Fungsi Peraturan DaerahDalam buku Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung oleh Rozali Abdullah, tujuan utama peraturan daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan daerah dibentuk dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lainMemihak kepada kepentingan rakyatMenjunjung tinggi hak asasi manusiaBerwawasan lingkungan dan budayaAdapun fungsi Peraturan Daerah antara lainSebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan serba-serbi soal Peraturan Daerah Perda sudah dipaparkan. Selain Perda, dikenal juga istilah Peraturan Pemerintah PP. Simak penjelasan di halaman berikut ini. Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai PendahuluanLatar BelakangPermasalahanTinjauan PustakaUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPasal 7Pasal 8Pasal 15Hukum PidanaPembahasanLantas dimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah?Lalu bagaimana kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah?Apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah?Dapatkah Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan pidana?Apa itu ketentuan pidana?Kesimpulan Pendahuluan Latar Belakang Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan salah satu dampak negatif yang penulis ketahui dari media dalam jaringan online adalah mengenai kebijakan dalam bentuk produk hukum yang ditetapkan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Ketidak sesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk produk hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu walaupun secara sistematis memang telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun isi atau materinya masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal seperti ini dapat saja terjadi dikarenakan alasan politik, ketidakmengertian, atau pun bentuk arogansi kekuasaan kepala daerah. Akan tetapi perlu diketahui dengan ditetapkan kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Memperhatikan peristiwa dari fenomena tersebut, penulis menyampaikan paparan mengenai kekuatan hukum sebuah peraturan kepala daerah. Permasalahan Dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas menimbulkan pertanyaan Dimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah? Bagaimana kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah? Apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah? Dapatkah Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan pidana? Apa itu ketentuan pidana? Tinjauan Pustaka Penulis menggunakan literasi dalam uraian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Artikel dengan judul Mengenal Hukum Pidana Indonesia pada blog Hukum Positif Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3, dengan jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menggambarkan bahwa semua tindakan yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau tata pemerintahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa terkecuali. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut Pasal 7 Pasal 7 ayat 1; Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat 2; Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 8 Pasal 8 ayat 1; Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal 8 ayat 2; Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 15 Pasal 15 ayat 1; Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Pasal 15 ayat 2 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 enam bulan atau pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Pasal 15 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Perlu disampaikan juga bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hukum Pidana Uraian mengenai hukum pidana dapat dibaca pada artikel berjudul “Mengenal Hukum Pidana Indonesia”, yang dimuat dalam blog Hukum Positif Indonesia. Pembahasan Sebagaimana telah diuraikan diatas pada bab permasalahan, bahwa sejauhmana kekuatan mengikat sanksi pidana yang terdapat dalam sebuah peraturan kepala daerah? Pada bab pembahasan ini akan diuraikan yang menjadi permasalahan tersebut di atas dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan tinjauan pustaka sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan negara hukum ini mempunyai pengertian bahwa Indonesia merupakan negara yang dalam setiap tindakannya, baik itu mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, subjek hukum dengan negara, maupun ketatanegaraan dan administrasi negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan jelas disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki tingkatan pertama dari semua tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, setelahnya baru ikuti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Baca juga Indonesia Negara Hukum Lantas dimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah? Kedudukan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa; “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Jadi Peraturan Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lalu bagaimana kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah? Kedududukan hukum Peraturan Kepala Daerah, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa; “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya. Baca juga Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah? Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam ketetentuan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, dengan jelas disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah. Dapatkah Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan pidana? Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat memuat ketentuan pidana. Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Khusus bagi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya dapat memuat materi ketentuan pidana dengan ketentuan sebagai berikut Pidana kurungan paling lama 6 enam bulan. Pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi Peraturan Kepala Derah tidak dapat memuat materi ketentuan pidana. Baca juga Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Apa itu ketentuan pidana? Pidana atau straf bahasa Belanda merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri dari Pidana pokok. Pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas Pidana mati; dilakukan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana penjara; ialah seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana kurungan; pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, didalam daerah dimana ia berada, kecuali Menteri kehakiman atas permintaannya, terpidana memboleh menjalani pidananya di daerah lain Pasal 22 KUHP. Pidana denda; merupakan pidana untuk membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti waktu pidana kurungan tertentu yang terlebih dahulu telah diputuskan oleh hakim. Pidana tutupan; merupakan hukuman pengganti dari pidana penjara yang diputuskan oleh hakim dikarenakan tindak pidana tindak yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan tetap dilakukan pada tempat tertentu yang kondisinya lebih baik dari penjara. Pidana tambahan terdiri atas Pencabutan hak-hak tertentu. Perampasan barang-barang tertentu. Pengumuman putusan hakim. Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim mengenai tanggung jawab beban biaya pidana penjara atau pidana kurungan sebagaimana tersebut. Khusus Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat bentuk sanksi atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kesimpulan Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki tingkatan pertama dari semua tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, setelahnya baru ikuti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya. Kewenangan Kepala Daerah dalam ketentuan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah membuat peraturan kepala daerah. Peraturan Kepala Derah tidak dapat memuat materi ketentuan pidana. Pidana atau straf bahasa Belanda merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian tinjauan yuridis tentang kedudukan hukum sebuah Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan secara singkat, semoga dapat menjadi bahan untuk membuka cakrawala menuju bijaksana. -RenTo060920- BerandaKlinikKenegaraanProsedur Pembentukan...KenegaraanProsedur Pembentukan...KenegaraanSelasa, 5 November 2019Apa saja tahapan pembuatan peraturan bupati/walikota? Apakah ada pedoman khusus terkait hal tersebut? Bagaimana prosedur pembentukan peraturan bupati/walikota sebagai salah satu jenis perkada? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Kedudukan Peraturan Kepala DaerahJenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/ tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU 12/2011, yang berbunyiJenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[1]Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 satu tahun. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan penambahan atau Pembuatan PerkadaPasal 42 Permendagri 120/2018 menerangkan bahwaKepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan lanjut, Pasal 110 Permendagri 120/2018 kemudian menguraikan bahwaRancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh kepala daerah. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari perkada dibuat dalam rangkap tiga. Pendokumentasian naskah asli perkada kemudian dilakukan oleh[3]sekretaris daerah;perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; danperangkat daerah produk hukum daerah terhadap perkada kota/kabupaten dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya.[4] Penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan tersebut menggunakan nomor bulat.[5]Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.[6] Peraturan bupati/peraturan wali kota yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur.[7]Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.[8] Perkada nantinya dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.[9]Perkada yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya.[10] Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.[11] Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.[12]Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.[1] Pasal 8 ayat 2 UU 12/2011[2] Pasal 1 angka 5 Permendagri 120/2018[3] Pasal 111 Permendagri 80/2015[4] Pasal 120 ayat 1 huruf a Permendagri 120/2018[5] Pasal 120 ayat 2 Permendagri 120/2018[6] Pasal 123 ayat 1 Permendagri 120/2018[7] Pasal 123A ayat 1 Permendagri 120/2018[8] Pasal 123 ayat 2 Permendagri 120/2018[9] Pasal 125 Permendagri 120/2018[10] Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Permendagri 120/2018[11] Pasal 1 angka 20 Permendagri 120/2018[12] Pasal 141 Permendagri 120/2018Tags Peraturan Daerah Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Perda dalam implementasinya merupakan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus dari daerah yang Selain itu, Perda juga dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas Namun demikian, catatan penting untuk Perda adalah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih Institusi yang berwenang membentuk Perda adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dan Kepala Daerah. Perda dibedakan antara Perda Provinsi, yang dibuat dan disahkan bersama-sama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur serta Perda Kabupaten/Kota, yang mana dibuat dan sisahkan secara bersama-sama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Perda dapat merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka 110 Pasal 1 Angka 7 dan 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lihat juga pada Pasal 136 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 111 Pasal 136 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 112 Pasal 136 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 113 Pasal 136 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 58 pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, maka materi substansi Perda tidak boleh bertentangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkat pusat. Sedangkan untuk Perda dalam rangka pelaksanaan otonomi, maka substansi Perda tersebut tidak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkat pusat, tetapi harus menyesuaikan pada kondisi otonomi kemampuan daerah masing-masing namun tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perda dalam posisi secara politis sebangun dengan Undang-Undang, karena itu tata cara pembentukannya pun identik seperti tata cara pembentukan Undang-Undang dengan penyesuaian-penyesuaian. Salah satu perbedaan yang terdapat dalam Perda adalah adanya prosedur atau mekanisme pengesahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi untuk materi substansi Perda tertentu, misalnya materi mengenai retribusi. Perda merupakan produk hukum daerah yang dibuat oleh DPRD Provinsi/Kabupate/Kota dan Kepala Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah adalah institusi yang merepresentasikan daerah otonom, yang memiliki hak untuk membentuk Perda dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Hak ini didasarkan pada Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan 59 daerah dan peraturan lain untuk melaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Secara eksplisit Pasal 1 ayat 7 ini menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk Perda. Sebagai perbandingan, definisi Perda Kabupaten/Kota dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur pada Pasal 1 angka 8 dengan definisi sama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Menelaah Perda tidak dapat dilepaskan dari pembahasan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam konteks ini didefinisikan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara Istilah peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang-undang yang merujuk pada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Istilah “peraturan perundang-undangan” digunakan oleh A Hamid S Attamimi, Sri 114 Terkait dengan definisi peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai revisi dari UU Nomor 10 Tahun 2004 pada posisi yang sama yaitu pada Pasal 1 angka 2. 60 Soemantri, dan Bagir Menurut A Hamid S Attamimi, istilah tersebut berasal dari istilah “wettelijke regels” atau “wettelijke regeling”. Attamimi memberikan batasan peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. Dalam kesempatan lainnya, Attamimi membatasinya dengan semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga negara dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, yang biasanya disertai dengan sanksi dan berlaku umum serta mengikta Sementara Bagir Manan mendefinisikan peraturan perundang-undangan dengan setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tatacara yang Istilah peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang-undang yang merujuk pada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Menutur ilmu pengetahuan hukum, setidaknya terdapat 3 tiga landasan undangan yang harus dipenuhi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yakni filosofis, sosiologis dan 1. Landasan Filosofis 115 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung Mondar Maju, 1998, hal. 18. 116 Ibid. 117 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang..., hal. 18-19. Lihat juga pada Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung Penerbit Armico, 1987, hal. 13. 118 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Prerspektif Konstitusional, Jogjakarta Total Media, 2009, hal. 229-230 61 Landasan filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai cita hukum yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. 2. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya. Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu a. Teori kekuasaan Machttheorie secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; b. Teori pengakuan, Annerkenungstheorie. Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku 3. Landasan Yuridis 62 Landasan yuridis tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat. c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/ tata cara tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat. d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pemahaman terhadap konsepsi otonomi daerah masih memprihatinkan. Kepala daerah sering salah menafsirkan otonomi Dalam praktik, seperti dijelaskan Prof. Bhen, dalam bukunya, telah terjadi pelanggaran hukum dalam mekanisme pembatalan Perda. Sebab, pembatalannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri. Padahal UU Pemda 2004 mengisyaratkan pengawasan Perda dilakukan Presiden. Bisa jadi, penyimpangan itu terkait rumusan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di sini, pengawasan terhadap Perda dan Peraturan kepala Daerah dilakukan Mendagri. Anehnya lagi, pasal 37 ayat 1 PP ini menyebutkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri. Sementara pembatalan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan lebih tinggi dilakukan Menteri Dalam Negeri dengan Permendagri.  Kekosongan dan kelemahan pengaturan ketiga produk hukum daerah tersebut diperumit lagi dengan lahirnya Permendagri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah. Permendagri ini mengenai Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.  PP No. 79 Tahun 2005 juga membuat rancu tentang siapa yang membatalkan Perda. Di satu sisi disebut dibatalkan oleh Presiden dengan Perpres, tetapi di sisi lain dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui SK Menteri. Bentuk produk hukum yang membatalkan Peraturan Presiden dan Surat Keputusan Menteri akan membawa implikasi. Peraturan Presiden mengenal mekanisme judicial review ke Mahkamah Agung, sedangkan SK tidak mengenalnya. Suatu SK digugat ke PTUN.  Ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan itu turut memperkeruh praktik otonomi daerah di Indonesia. I Made Suwandi, Direktur Fasilitasi Kebijakan dan Pelaporan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, membenarkan sinyalemen itu. Kondisi ini, kata Made, diperparah kurangnya pemahaman terhadap hakekat otonomi daerah, disamping praktik otonomi daerah di Indonesia yang berbeda dengan di negara lain.  Kondisi demikian akan berimbas lebih jauh. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Safri Nugraha, menyatakan kesalahan pemahaman terhadap otonomi daerah itulah yang melahirkan tumpang tindih perizinan di banyak daerah. Masa ada puluhan izin dikeluarkan untuk lokasi yang sama, ujarnya.  Pengaturan mengenai pembentukan Peraturan Daerah Perda di Indonesia memperlihatkan ketidaktaatan asas. Menurut pasal 18 ayat 6 UUD 1945, Perda dan peraturan-peraturan lain ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Sementara, berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Perda dibuat oleh DPRD bersama kepada daerah. Sebaliknya, bagian Penjelasan Umum butir 7 UU Pemda tersebut, Perda dibuat oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Pada Undang-Undang yang sama, pasal 136, disebutkan bahwa Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.  Ketidaktaatan asas ini merupakan salah satu kritik yang disampaikan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Prof. Bhenyamin Hoessein dalam diskusi mengiringi peluncuran bukunya Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi di Depok, Rabu 19/8. Selain itu, Prof. Bhen mengingatkan bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda tidak mengatur hubungan antara Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Sehingga tidak jelas apakah hubungannya hierarkis atau setara. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menghendaki hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat hierarkis. Hal ini juga dapat dirujuk ke TAP No. IV/MPR/2000 yang menghendaki otonomi daerah yang bertingkat dari provinsi sampai ke desa. Tetapi kalau merujuk pada UU No. 10 Tahun 2004, Perda Provinsi berkedudukan lebih tinggi dibanding Perda Kabupaten/Kota.  Undang-Undang Pemda membedakan tiga jenis produk hukum daerah otonom dua produk hukum berupa pengaturan yaitu Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dan satu berupa pengurusan SK Kepala Daerah. Dua yang pertama memiliki norma yang umum dan abstrak, sedangkan yang terakhir bersifat penetapan yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Pelanggaran hukumSetiap Perda wajib disampaikan kepada Pemerintah. Merujuk pada pasal 1 butir 1 UU Pemda, Pemerintah di sini adalah Presiden. Menurut Prof. Bhen, penyampaian Perda kepada Pemerintah adalah dalam rangka pengawasan refresif. Cuma, dari berbagai jenis produk hukum daerah otonom, termasuk Peraturan Desa, hanya Perda yang tunduk pada pengawasan refresif. Pasal 145 ayat 2 UU Pemda menentukan bahwa Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Pembatalan Perda, Provinsi atau Kabupaten/Kota, mestinya dilakukan oleh Presiden.

peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten biasanya berupa